Dandim 1005/Barito Kuala Hadiri Vicon Pembahasan Nasional langkah Konkret Pengendalian Infalasi di Daerah Tahun 2023 

Barito Kuala - Kegiatan Vikon Pembahasan Nasional langkah Konkret Pengendalian Infalasi di Daerah Tahun 2023 Secara Daring Di Tempat Rumah Dinas Jabatan PJ Bupati Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.Senin(27/03/2023)

Penyampaian oleh Menteri Dalam Negeri yang intinya Assalamualaikum  wr.wb. saya ucapkan selamat menjalankan ibadah badah puasa bagi umat muslim di seluruh Indonesia , saya ucapkan slamat kepada seluruh gubernur dan bupati walikota di seluruh Indonesia yang mana sampai saat ini kita  masih di berikan kesehatan  Dan kslamatan sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Dalam kesempatan ini  juga saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak tentang pembahasan Nasional langkah Kongkret pengendalian Infalasi di Daerah  tahun 2023  secara Dinamis, dalam kesempatan ini saya menyampaikan mengenai pertanian dan perdagangan  ke uangan  sosial dan perhubungan .di dalam hal ini  di tahun  2023 ini meningkat beberapa persen.

Baca juga: Puteri Komarudin Sampaikan Pentingnya Peningkatan Literasi Keuangan

Sedikitnya ada enam upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah. Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Selanjutnya gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari ABPD.

Baca juga: Bank BUMN Berikan Pendanaan Tanpa Agunan, Anis Byarwati: Bertentangan dengan Prinsip ‘Collateral’

Era globalisasi ini dunia menjadi satu sistem yang artinya setiap negara apabila terjadi persoalan disuatu negara dapat berpengaruh dengan negara lain. Beberapa negara di Eropa sekarang diambang kebangkrutan akibat inflasi yang tinggi, berbagai protes, mogok kerja terjadi dan dapat berakibat ancaman kekacauan politik apalagi ditambah dengan ancaman perang nuklir.

Inflasi sampai saat ini di Indonesia masih tergolong cukup baik diangka 5, 95 persen yang relatif melandai, namun tidak dipungkiri ada kenaikan dari beberapa bulan sebelumnya, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga baik diangka 5, 4 persen.

Baca juga: Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Terburu-Buru Berlakukan BPJS sebagai Syarat Pelayanan Publik

Salah satu penyebabnya karena kita melakukan resouce based dan  memiliki sumber daya alam yang kaya, kemudian adanya pembangunan yang cukup merata, apalagi dengan adanya dana-dana desa yang dikelola sehingga masyarakat di pedesaan belum relatif terdampak.

Langkah - langkah yang harus dilakukan guna mengendalikan laju inflasi  diantaranya Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang.

Baca juga: Cek Harga Pangan di Pasar Jungke Karanganyar, Puan Maharani Borong Bakso Untuk Buka Puasa

Mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi). BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80?ri Rp.502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran, sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum. Laksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari.

Gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas. Laksanakan Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.

Baca juga: Muhammad Dhevy Bijak Dorong Tarif Ekspor Perikanan Indonesia ke Berbagai Negara Bisa Nol Persen

Pj. Bupati Kab. Barito Kuala Bpk. Mujiyat, S.Sn., M.Pd. Dandim 1005/Barito Kuala Letkol Inf Kadirman Gultom, S.I.P. Kapolres Barito Kuala AKBP Diaz Sasongko, S.I.K., M.H, Sekda Batola Bapak Ir.H. Zulkifli M.Fc, Kejaksaan Negeri Batola diwakili Kasubsi Pertimbangan Hukum ibu Lela Tyas Eka S.H. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Ibu Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Marabahan Bpk. H. Dede Andi, S.H.I., M.H, Kepala Kemenang Kab. Barito Kuala di wakili oleh Muhammad Ansyari S.Ag, Kadishub Batola  Bapak Drs. Rifani, Bapelitbang Batola Bapak Munadi, Kepala Inspektorat Batola Bapak Ismed Zulfikar. (PENDIM 1005)